Kehadiran Bupati Muhammad Fadhil Arief ini merupakan bentuk Komitmen dalam upaya penanganan dan pencegahan Karhutla  di Provinsi Jambi.

 

Rakor berkelas ini dipimpin langsung oleh dua tokoh kunci nasional: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu titik panas (hotspot) melonjak.

 

Poin paling signifikan dari rakor ini adalah penyerahan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) khusus untuk penanganan darurat bencana asap akibat Karhutla Tahun Anggaran 2026. Dana ini bukan sekadar angka, melainkan "bahan bakar" operasional untuk mempercepat respons di lapangan.

 

Dana ini akan digunakan untuk memperkuat posko siaga, pengadaan alat pemadam api ringan (APAR), penyediaan masker bagi masyarakat terdampak, serta operasional patroli pencegahan.

 

Bupati Batang Hari menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu daerah. Dengan adanya sinergi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemprov Jambi, TNI-Polri, dan BPBD, optimis dapat menekan jumlah titik panas sebelum meluas.

 

Dalam rakor tersebut, juga dievaluasi kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, mulai dari kelengkapan personel, ketersediaan water bombing, hingga mekanisme respons cepat. Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman saat api muncul, tetapi lebih pada pencegahan melalui patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh kepala daerah lain di Jambi, termasuk Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu Karhutla adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan di Jambi.