MUARABULIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari menggelar rapat bersama lintas fraksi dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten Batanghari, Rabu (29/4/2020).

 

Pada kesempatan itu Wakil Ketua II DPRD kabupaten Batanghari, Ilhamuddin mengatakan, rapat yang dilaksanakan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai Jubir Gugus Tugas Covid-19, dr. Elfie Yennie dan Kepala Dinas Sosial kabupaten Batanghari, Fauzan Azhari.

 

"Kita menggelar rapat ini untuk membahas masalah penanganan Covid-19 di Batanghari agar lebih di maksimalkan lagi, seperti alat rapid test untuk identifikasi awal agar diperbanyak. Seperti meminta dengan pihak Provinsi Jambi atau pemerintah Pusat, jika tidak bisa kita beli sendiri," ujar Wakil Ketua DPRD kabupaten Batanghari, Ilhamuddin.

 

Ilhamuddin berujar, selain membahas masalah penanganan, rapat tersebut juga membahas dampak akibat bencana Covid-19 saat ini.

 

"Untuk itu kami meminta yang menerima Bantuan Batanghari Tunai (BBT) agar sesuai dan tidak tumpang tindih dengan yang sudah menerima bantuan yang sudah ada. Dan hal ini harus benar-benar di validasi datanya, supaya bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkan," katanya.

 

Ilhamuddin juga menyebut, dalam rapat tersebut pihaknya bersama dengan Kadinsos Batanghari masih mendata penerima PKH, Bansos Sembako, BLT Dana Desa dari Kemendes.

 

"Jadi saat ini kita belum bisa menentukan berapa jumlah penerima BBT tersebut. Setelah data tersebut tervalidasi, maka baru bisa kita tutupi dengan dana APBD kita untuk BBT tersebut," katanya.

 

Disinggung soal dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 44,9 miliar apakah sudah dibahas berapa dana yang telah terpakai, Ilahamuddin menyebutkan, pihaknya telah menanyakan hal tersebut. Namun, sayangnya Jubir Gugus Tugas Covid-19 kabupaten Batanghari, dr. Elfie Yennie belum bisa menjawab hal tersebut.

 

"Sayangnya Jubir gugus tugas tidak bisa menjawab hal tersebut, karena kewenangan tersebut ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Batanghari. Sayangnya pihak BPBD tidak datang pada rapat tersebut, padahal kita juga ingin tahu sudah sejauh mana dana tersenut digunakan," kesalnya.

 

Ilhamuddin bilang, seharusnya pihak BPBD kabupaten Batanghari harus ada tranparansi untuk hal tersebut.

 

"Karena itu semua tanggung jawab kita bersama dalam penanganan Covid-19 yang saat ini melanda Batanghari," ungkapnya.

 

Disinggung lagi soal sistim pendataan BBT yang sudah dilaunching oleh Bupati Batanghari penyaluran melalui via kartu ATM, Ilhamuddin mengatakan, berdasarkan keterangan Kadinsos penyaluran sesuai dengan kondisi masyarakat.

 

"Jika masyarakat kita jauh dari ATM diserahkan secara tunai, fleksibal lah penyalurannya tidak menyusahkan masyarkat. Tapi untuk data jumlah penerima belum diketahaui, nanti setelah diketahui akan segera kita kabari setelah data tersebut valid," tuturnya.

 

Disinggung lagi soal Alat Pelindung Diri (APD) bagian kesehatan yang telah disalurkan, disebutkan Ilhamuddin sesuai keterangan Kadinkes Batanghari APD sudah disalurkan ke seluruh puskesmas dan rumah sakit.

 

"Masing-masing puskesmas mendapatkan 10 APD dan untuk RSUD Hamba Muara Bulian juga sudah ready," pungkasnya.