KUALA TUNGKAL – Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipenuhi suasana serius namun konstruktif pada Senin (29/6/2026). Dalam Rapat Paripurna Kedua, seluruh fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Momen ini menjadi ajang "uji publik" bagi kinerja pemerintah daerah di mata wakil rakyat.

 

Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan OPD, dan tamu undangan ini menegaskan fungsi pengawasan legislatif yang tidak hanya bersifat formalitas, melainkan evaluasi mendalam atas setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan.

 

Apresiasi Bersanding Catatan Kritis

 

Dalam pemaparannya, para juru bicara fraksi menunjukkan keseimbangan antara apresiasi dan kritik tajam. Mereka mengakui capaian positif dalam realisasi anggaran, namun tidak segan menyoroti celah-celah yang perlu diperbaiki. Isu utama yang mengemuka adalah efektivitas penggunaan anggaran. Beberapa fraksi mempertanyakan apakah besarnya serapan belanja modal telah berbanding lurus dengan kualitas output dan outcome yang dirasakan masyarakat.

 

“Anggaran besar bukan jaminan kesejahteraan jika tidak tepat sasaran. Kami mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada dampak nyata, bukan sekadar pencapaian persentase serapan,” ujar salah satu juru bicara fraksi dalam rapat tersebut.

 

Sektor Strategis Jadi Fokus Pengawasan

 

Selain aspek fiskal, fraksi-fraksi juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor vital yang menyentuh hajat hidup orang banyak:

-   Infrastruktur: Menilai ketepatan lokasi dan kualitas pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik.

-   Pelayanan Publik: Mendesak peningkatan standar layanan kesehatan dan pendidikan agar merata hingga ke pelosok desa.

-   Pemberdayaan Ekonomi: Mengkritisi program bantuan sosial dan UMKM agar benar-benar memberdayakan, bukan sekadar membagi-bagi bantuan.

 

Mereka menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan, terutama dalam pengadaan barang/jasa dan penyaluran bantuan sosial, guna mencegah kebocoran anggaran dan memastikan keadilan distribusi manfaat.

 

Masukan Fraksi Jadi Bahan Jawaban Bupati

 

Pimpinan rapat menegaskan bahwa seluruh pandangan umum, catatan kritis, dan saran konstruktif dari fraksi akan direkapitulasi sebagai bahan wajib bagi Pemerintah Daerah. Bupati Anwar Sadat diharapkan dapat memberikan tanggapan resmi dan penjelasan detail pada rapat paripurna berikutnya.

 

Mekanisme dua arah ini merupakan wujud kedewasaan demokrasi lokal, di mana eksekutif dan legislatif saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama: tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

 

Komitmen Tiga Fungsi DPRD

 

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Tanjung Jabung Barat kembali mengukuhkan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan bedah tuntas APBD 2025, dewan memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat Tanjung Jabung Barat yang sesungguhnya.