MUARABULIAN – Hingga saat ini jadwal pasti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Batanghari belum pasti.

Meskipun demikian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batanghari, Sopian mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak di 36 Desa dalam Kabupaten Batanghari Insya Allah akan dilaksanakan di Triwulan ke IV tahun ini.

“Untuk pelaksanaan Pilkades Serentak akan dilaksanakan di Triwulan ke IV ini,” kata Sopian melalui via telpon pada Senin (15/8/2022).

Kepada media ini Sopian mengaku, nota dinas terkait pelaksanaan Pilkades serentak di Batanghari tahun ini sudah disampaikan ke Bupati. Dan saat ini hanya tinfggal menunggu jadwal pasti kapan akan dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut,” katanya.

Sebelumnya Kabid Pemberdayaan Aparatur dan Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batanghari, Edhy Hardjito pernah mengatakan, untuk menyukseskan pilkades serentak ini akan menggunakan anggaran dari tiga sumber.

“Anggaran pilkades serentak 2022 kita anggarkan melalui 3 anggaran yaitu tingkat kabupaten, kecamatan dan alokasi dana desa (ADD),” katanya belum lama ini.

Edhy Hardjito juga berujar, anggaran tingkat kabupaten untuk memfasilitasi kegiatan tentang pilkades serentak, nantinya akan dijalankan Dinas PMD.

Untuk tahapan pelaksanaan pilkades serentak di kecamatan akan dianggarkan di pemerintah kecamatan. Pelaksanaanya juga dianggarakan di ADD masing-masing desa,” katanya.

Jika mengacu kepada pilkada lalu menerapkan atauran paling banyak 500 pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) maka diperkirakan sebanyak 159 TPS dari 36 desa ini.

Dalam Pilkades tersebut Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyusun anggaran dan berbagai persiapan.

Menyikapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari melakukan koordinasi bersama Kasi Pemerintahan Se-kabupaten Batanghari terkait dengan agenda Pilkades di 36 Desa yang akan dilaksanakan Dinas PMD di Tahun 2022.

Kepala Dinas Dukcapil Ade Febriandi meminta kepada perangkat desa yang menjadi mitra Dukcapil yang ikut dalam tim pelayanan di desa - desa untuk segera merapikan data.

Begitu juga untuk program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batangahari terhadap pelayanan keliling yang terintegrasi di Batanghari, Ade meminta pelayanan ini dapat disukseskan oleh tim sebagaimana yang telah diharapkan.

"Jadi, Kita dibantu oleh Bapak Bupati itu satu unit kendaraan operasional untuk pelayanan terintegrasi di desa - desa. Dan untuk tim ini terus berkililing untuk mencetak semua dukemen seperti KTP, KK, KIA, termasuk Akta kelahiran, " bebernya.

Dan adapun bentuk kerjasama antara petugas pelayanan keliling dan tim yang ada di desa-desa, kata Ade, nantinya diharapkan tim yang bertugas di Desa mempersiapkan/mengumpulkan masyarakat yang ingin melakukan perekaman.

“Kalau kemaren kan masih terpisah- pisah. Sekarang enak, sudah satu tim disitulah perekaman KTP, KK, KIP dan Akta. Jadi satu kali turun ke desa itu bisa langsung tuntas. Tinggal lagi tim yang desa mempersiapkan masyarakatnya,” terangnya 

Mengenai program Nasional, seperti buku pokok-pokok pemakaman. Ade berharap Tim yang ada di desa segera berkoordinasi dengan desa - desa untuk mengambil data yang valid untuk segera dilaporkan kepada dinas.

“Itukan yang tahu yang dimakamkan desa masing-masing-masing. Jadi Kita harapkan di Desa itu sudah tercatat siapa yang dimakankan disitu, kapan meninggalnya, selanjut ditindak lanjuti dengan melaporkan ke dinas,” ujarnya.

Selain tiga poin ini, Ade juga menyebutkan, ada beberapa persoalan yang turut dibahas dalam rakor tersebut. Diataranya, mengenai persiapan pelayanan di desa-desa hasil koordinasi sebelumnya bersama Kemendagri.

“Mungkin, desa siap karena ada petugas yang sudah Kita siapkan. Masalahnya, tinggal jaringan yang perlu kita koordinasi bersama Kominfo. Kalaupun jaringan tidak bisa dianggarkan mungkin bisa dianggarkan APBDes perubahan,” tuturnya.